SelayangNews.com, Dumai – Hak-hak dasar sebagai warga harus bisa dipenuhi pemerintah tanpa kecuali, termasuk bagi para penyandang disabilitas. Hal itulah yang kini mulai diperhatikan Pemerintah Kota (Pemko) Dumai.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Dumai, Hasan Basri S.kom mengungkapkan, sudah jadi kewajiban pemerintah untuk melayani hak dasar masyarakat, termasuk para penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia).

Demi memperjuangkan pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas dan lanjut usia, pihaknya pun Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang pemenuhan hak-hak disabilitas, dan Ranperda tentang perlindungan lanjut usia.

“Dua Ranperda tersebut sudah diajukan untuk dijadikan Perda. Semoga secepatnya bisa disahkan jadi Perda, sehingga ada payung hukum untuk pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas dan lanjut usia,” kata Hasan Basri, Selasa (12/11).

Menurutnya, selama ini belum ada payung hukum yang mengikat untuk pemenuhan hak-hak disabilitas dan lansia di Dumai. Khususnya bagi perusahan yang ada di Dumai agar peduli kepada penyandang disabilitas.

Diterangkan, di Perda ini nantinya akan mengatur hak-hak disabilitas yang harus dipenuhi perusahaan yang ada di Dumai, termasuk dalam penerimaan tenaga kerja. Perusahaan wajib menerima sekian persen dari penerimaan tenaga kerja yang dibutuhkan.

“Yang jelas, penyandang disabilitas tersebut masih bisa bekerja untuk perusahaan, dan perusahaan melihat pekerjaannya tidak akan terganggu,” sebutnya.

Hasan mengaku, jika Ranperda ini bisa cepat disahkan menjadi Perda, tentunya pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas juga bisa segera dilakukan.

“Tentunya akan ada sanksi jika perusahaan tidak mejalankan Perda yang nantinya disahkan. Saat ini masih dibahas dan sudah mulai dilakukan studi banding ke daerah yang sudah memenuhi hak-hak disabilitas seperti Kota Yogyakarta,” sebutnya.

“Insya Allah Desember nanti akan diprioritaskan pembahasan Ranperda tentang pemenuhan hak-hak disabilitas dan lanjut Usia,” ujarnya lagi.

Saat ditanya apakah sejauh ini ada perusahaan yang melapor sudah menerima penyandang disabilitas sebagai karyawannya, Hasan menyebut belum ada. “Semoga setelah disahkan perda, perusahaan bisa menjalankan perda tersebut, termasuk dalam perekrutan tenaga kerja,” harapnya. (tribunpekanbaru)

Editor : Syarifah