SelayangNews.com, Takalar – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Takalar melalui Bidang Organisasi PWI Takalar, Muh Natsir Tarang, meminta kepada pihak Polres Takalar agar bisa secepatnya melakukan pemeriksaan terhadap pengawas Proyek Gedung Perawatan RS H. Padjonga Daeng Ngalle yang diduga telah berani menghalang-halangi tugas jurnalis pada saat mengambil gambar.

Muh Natsir Tarang menegaskan bahwa apa yang dilakukan Amir selaku pengawas proyek tersebut terhadap salah wartawan sangat jelas telah melanggara Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dengan ketentuan pidana Pasal 18
(1) setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan
pidana penjara peling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hal ini terjadi saat wartawan online Kabar Makassar bersama Harian Rakyat Sulsel dan online Restorasi secara bersama sama berencana mengambil gambar dan vissual di proyek pembangunan Gedung perawatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle pada Jumat (28/12) lalu.

“Hanya saja, pengawas proyek tersebut bersama dengan kawan-kawannya melarang dan menghalang halangi wartawan pada saat mengambil gambar dan vissual. Bahkan Amir mengancam wartawan Kabar Makassar dengan menggunakan kepalan tangan,” kesal Muh. Natsir Tarang, Minggu (30/12).

“Kasus ini, sudah ditangani Polres Takalar, besar harapan kami untuk segera diperiksa dan diberikan pidana kepada Pengawas proyek tersebut bersama dengan kawan kawannya. Karena ini sangat jelas telah melanggar sesuai dengan ketentuan UUD Pers,” jelasnya.

Sekedar diketahui bahwa pengawas proyek tersebut merasa terusik pada saat wartawan ke proyek tersebut, dimana proyek tersebut berdasarkan dengan pengakuan Ketua Tim PHO pekerjaan itu, pada tanggal 26 desember 2018 sudah dilakukan pembobotan 100 persen pada volume pekerjaan oleh konsultan pengawas.

Sementara fakta di lapangan pekerjaanya belum rampung, ini dibenarkan oleh wartawan Harian Rakyat Sulsel, Kabar Makassar dan Restorasi pada hari jum’at tanggal 28 desember lalu, mereka secara bersama-sama melihat masih ada aktivitas pengerjaan.

Sehingga kuat dugaan telah terjadi Rekayasa administrasi untuk mencairkan uang Negara. Sekadar diketahui bahwa proyek dilaksanakan oleh PT. Kanza Sejahtera dengan nilai anggaran RP. 15.472.596.449.00 dengan sumber dananya dari APBD TA. 2018, tegas Muh. Natsir Tarang.

“Kalau kita menilisk ini proyek, ada dua hal yang perlu dilakukan penyelidikan Polres Takalar, pertama pengawas telah melanggarar Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan yang kedua disinyalir telah terjadi Rekayasa dokumen mengenai dengan pembobotan volume pekerjaan,” ungkap Muh. Natsir Tarang.