SelayangNews.com, Dumai – Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Sosial Kota Dumai mengusulkan ranperda kesejahteraan lanjut usia (lansia).

Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam) puluh tahun atau lebih.

Ranperda tersebut saat ini tengah dibahas bersama DPRD Kota Dumai.

Kepala Dinas Sosial Kota Dumai Hasan Basri menjelaskan, Ranperda Lansia diusulkan mengingat keberadaan Lansia memerlukan peningkatan kesejahteraan, perlindungan maupun pengembangan potensi dan produktifitas dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan Lansia yang berguna, berkualitas dan mandiri yang diharapkan dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat.

Foto : Dinas Sosial, Bapedda Dan DPRD Kota Dumai Komisi I Membahas Ranperda Disabilitas dan Ranperda Lansia di Kantor DPRD Kota Dumai, Riau.

Bahwa setiap Lansia perlu dihormati dan dibahagiakan dengan menempatkan keluarga sebagai basis utama yang didukung dengan sistem pelayanan dari masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah Daerah, serta segenap pemangku kepentingan yang memiliki kepedulian kepada Lansia

Setiap sistem pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada dirasakan kurang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga diperlukan upaya pengembangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Ranperda ini di buat tujuannya adalah untuk peningkatan kesejahteraan Lansia, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan mental, kebutuhan sosial serta memberi perlindungan dan memberdayakan potensinya, sehingga Lansia memiliki kehidupan yang berguna, berkualitas dan dapat memperpanjang usia harapan hidup pada masa produktif, mencapai kemandirian serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Setiap Lansia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setiap Lansia berperan serta dalam membimbing, menginspirasi, memotivasi dan mewariskan nilai-nilai luhur serta memberikan keteladanan kepada generasi penerus dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ungkap Hasan

Adapun Ranperda kesejahteraan lanjut usia adalah sebagai berikut :

Menimbang:
A. bahwa keberadaan Lanjut Usia (Lansia) memerlukan peningkatan kesejahteraan, perlindungan maupun pengembangan potensi dan produktifitas dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan Lansia yang berguna, berkualitas dan mandiri yang diharapkan dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;

B. bahwa setiap Lansia perlu dihormati dan dibahagiakan dengan menempatkan keluarga sebagai basis utama yang didukung dengan sistem pelayanan dari masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah Daerah, serta segenap pemangku kepentingan yang memiliki kepedulian kepada Lansia;

C. bahwa setiap sistem pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada dirasakan kurang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga diperlukan upaya pengembangan;

D. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia;

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;

14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun  2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun  2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2018 Nomor 1 Seri D).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sosial dan pembinaan akan diatur dalam Peraturan Walikota. Ungkapnya.

Terakhir Kadis Sosial Kota Dumai Hasan Basri S.Kom berharap ranperda Lansia yang telah usulkan dapat disetujui oleh DPRD Kota Dumai.

Foto : Dinas Sosial, Bapedda Dan DPRD Kota Dumai Komisi I Membahas Ranperda Disabilitas dan Ranperda Lansia di Kantor DPRD Kota Dumai, Riau.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kota Dumai Hj, Haslinar. S.sos membenarkan adanya pembahasan Ranperda Disabilitas dan pemenuhan hak-hak lansia, beberapa Ranperda yang kita bahas, dua diantaranya, yakni, pemenuhan hak-hak disabilitas dan pemenuhan hak-hak Lansia selanjutnya untuk ditetapkan menjadi perda,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Dumai, Kamis (12/12). Dumai.

Ia mengatakan kegiatan Pembahasan RANPERDA Kota Dumai Bersama OPD terkait, DPRD Dumai dalam hal ini tentunya mendukung dan memperjuangkan secara penuh agar Ranperda tersebut terwujud menjadi PERDA. Karena menjadi Payung hukum untuk kebijakan-kebijakan yang akan dibuat nantinya. Dan memang sangat dibutuhkan.

“Pemerintah dalam hal ini OPD terkait dan DPRD mesti maksimal dalam bekerja melahirkan setiap regulasi yang penting untuk masyarakat dan DPRD Dumai tidak akan menghalangi, bila regulasi yang dibuat untuk kepentingan rakyat dan kemajuan pembangunan,”katanya.

Foto : Dinas Sosial, Bapedda Dan DPRD Kota Dumai Komisi I Membahas Ranperda Disabilitas dan Ranperda Lansia di Kantor DPRD Kota Dumai, Riau.

Menurut dia, pemerintah dan DPRD Dumai bersinergi dalam mengeluarkan kebijakan. Hal ini agar lahir setiap kebijakan yang mampu memaksimalkan pelayanan publik dan membawa kemajuan pembangunan daerah.

Anggota DPRD Dumai lainnya, juga, mengatakan bahwa selama ini di Dumai  belum memiliki Perda Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Lansia sehingga harus segera dibuat.

Editor : Syarifah