SelayangNews.com, Jakarta – Dalam memenuhi undangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang yakni Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan dan Industri Walikota Dumai Drs. H. Zulkifli AS, M.Si beserta Ketua DPRD Dumai Agus Purwanto bersama Komisi III dan kepala-kepala OPD yang terkait hadir mengikuti rapat di Sheraton Grand Gandaria City. Jakarta, Senin (24/2/2020).

Foto : Walikota Serah Terima PERDA RT/RW Kota Dumai Ke Dirjen Tata Ruang, Sekaligus Pembahasan Rencana Detai Tata Ruang (RDTR) OSS Guna Percepatan Investasi Dan Pembangunan Kawasan Perkotaan dan Industri Di Sheraton Grand Gandaria City. Jakarta, Senin (24/2/2020).

Dalam sambutan Dirjen Tata Ruang Abdul Kamarzuki mengatakan “Ada 6 kabupaten dan 1 kota yaitu kota Dumai, Kabupaten/kota inilah yang ditunjuk pemerintah dalam target investasi sebesar 75% dan tahun ini kami diberikan target 90% untuk beberapa daerah yang akan kami selesaikan RDTR nya. Dan bapak presiden Jokowi menginstruksikan agar segera menyelesaikan perda RDTR karena ini merupakan backbones (tulang punggung) Online Single Submission (OSS). Kenapa RDTR ini kita galakkan karena ini dapat membantu perekonomian daerah juga membantu meningkatkan perekonomian negara kita.

Foto : Kabid Tata Ruang Muhammad Mufarizal, ST,M.IP (Memakai Kacamata) Hadir Dalam Memenuhi Undangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang yakni Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan dan Industri. Di Sheraton Grand Gandaria City. Jakarta, Senin (24/2/2020).

Pemerintah juga terus berupaya menciptakan birokrasi yang sederhana agar memudahkan para pengusaha dalam rangka berinvestasi di Indonesia, salah satunya adalah dengan melakukan penyederhanaan perizinan.

Wacana penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah salah satu langkah yang akan ditempuh Pemerintah untuk menyederhanakan izin yang diharapkan dapat memudahkan investasi. Kendati demikian meskipun proses perizinan disederhanakan Pemerintah juga dituntut untuk tidak mengorbankan kualitas penataan ruang dan keberlanjutan lingkungan,”ujarnya.

“Cara menghapus IMB tapi kualitas tujuan itu tetap bisa tercapai, salah satunya dengan adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dengan RDTR semua sudah jelas peruntukan ruangnya sehingga IMB menjadi tidak diperlukan lagi,” ujar Zuki.

Dirjen ATR Abdul Kamarzuki juga memberi pujian terhadap staf-staf canggih yang dimiliki walikota Dumai yakni Kabid Tata Ruang Muhammad Mufarizal, ST,M.IP yang sangat paham dengan tata ruang ini. Dirjen juga menunjuk walikota dumai untuk yang pertama memberi pemaparan atas kesiapan dalam hal RDTR.

Setelah mengikuti rapat walikota menanggapi “Alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya dengan perda nomor 15 tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 mudah-mudahan perda RTRW tersebut akan kita tindak lanjuti dengan penetapan perda RDTR pada bulan Mei 2020 bersama Ketua dan anggota DPRD Kota Dumai dan Kepala dinas terkait kita akan selesaikan RDTR secepatnya guna menyatukan persepsi percepatan penetapan perda RDTR,” ujarnya.

“Dan kita berdoa agar perda RDTR ini selesai dengan tepat waktu, dengan selesainya perda RDTR maka kita sudah memenuhi apa yang diinstruksikan oleh bapak presiden. Tentunya kita berikan apresiasi kepada kementerian ATR dan DPRD kota dumai karna telah memberi dukungan dan membantu dalam pelaksanaan RDTR kota dumai,”pungkas walikota.

Tambahan dari ketua DPRD kota dumai Agus Purwanto “Saya bersama komisi III akan menindak lanjuti hal ini susai dengang batas waktunya Mei 2020 dan bersama komisi III kita akan membentuk pansus untuk pembahasan RDTR kota dumai tahap pertama, Insya allah untuk tahap kedua kita bisa terus bersinergi antara pemko dan DPRD untuk menyelesaikan perda RDTR ini”, ujarnya.

Editor : Syarifah