SelayangNews.com, Dumai – Berdasarkan Aksi Damai Gerakan Masyarakat Anti Maksiat (GMAM) yang tergabung DPD KNPI Dumai dan 7 Pengurus Kecamatan KNPI, FPI, Barisan Muda LAM-Riau Dumai, Gerakan Anti Maksiat Kota Dumai, LPI dan OKP lainnya pada Selasa, (09/10/2019), GMAM menyampaikan dampak buruk bagi masyarakat, mendesak Pemerintah Kota Dumai untuk menutup gelanggang permainan (Gelper) Golden Zone dan tempat gelper lain nya serta hiburan malam atau karaoke, panti pijat, salon.

Baik itu terindikasi perjudian, prostitusi dan atau pelanggaran terhadap norma agama, norma susila maupun norma adat.

Hasil musyawarah bersama Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai, DPRD Kota Dumai, unsur Forkopimda, lintas suku, KNPI, Ormas, OKP, se-Kota Dumai yang di laksanakan pada hari jum’at tanggal 11 Oktober 2019 di balai Adat Kota Dumai prihal gelanggang permainan, tempat Karaoke, salon, panti pijat dan warnet mengeluarkan keputusan sebagai berikut :

Pertama : Di minta kepada seluruh pengusaha tempat hiburan baik permainan, karaoke, tempat salon, panti pijat, dan warnet untuk tidak melakukan pelanggaran atas izin yang telah di berikan, baik itu perjudian, prostitusi dan atau pelanggaran terhadap norma agama, norma susila maupun norma adat.

Kedua Pemerintah Kota Dumai melalui Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMTP) dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja wajib melakukan pengawasan secara rutin dan melakukan evaluasi meninjau ulang terhadap tempat usaha terhadap tempat usaha sebagaimana butir pertama

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas izin usaha dimaksud, maka kepada pemerintah kota Dumai melalui Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMTP) dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja agar mencabut izin usaha tersebut, di lanjutkan dengan penegakan hukum oleh pihak kepolisian apabila ditemukan adanya perbuatan pidana

Keempat Pihak Legislatif kota Dumai, diminta membuat Perda inisiatif DPRD kota Dumai, tentang tempat usaha hiburan malam di kota Dumai dan meninjau kembali Perwako yang telah ada

Kelima : Pemerintah Kota Dumai, tidak diperkenankan menerbitkan izin baru terhadap tempat usaha sebagaimana termaktub pada butir pertama, hingga diterbitkannya Peraturan daerah yang mengatur tentang itu

Keenam :Dalam hal penyusunan Ranperda Perizinan atas usaha sebagaimana butir pertama  Pemerintah dan DPRD Kota Dumai wajib melibatkan Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai beserta beberapa organisasi masyarakat Kota Dumai lainnya

Ketujuh Pemerintah Kota Dumai diminta untuk segera mengambil langkah relokasi tempat-tempat tersebut, yang jauh dari rumah ibadah, kawasan pemukiman dan kawasan pendidikan

Kedelapan Persatuan Mubaligh Kota Dumai (PMD) dan tokoh Agama diharapkan dapat memberikan pembinaan umat, melalui mimbar dakwah agar masyarakat mengetahui tentang bahaya perjudian dan perbuatan maksiat dengan segala bentuknya

Kesembilan Tokoh Adat, tokoh masyarakat serta para orang tua agar melakukan pengawasan terhadap lingkungan keluarga untuk tidak terjebak dan terjerumus dalam perbuatan perjudian serta maksiat lainnya

Kesepuluh Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai, membentuk tim tersendiri dengan melibatkan Ormas dan OKP untuk mengawasi proses dan praktik gelanggang permainan dan tempat hiburan, salon, warnet dan panti pijat

Kesebelas Dalam hal ditemukan pelanggaran atas izin, pelanggaran norma agama, norma susila dan norma adat, maka Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai bersama Ormas dan OKP akan menutup paksa terhadap tempat permainan dan hiburan tersebut.

Keduabelas : Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai akan memberikan sanksi adat, atas pelanggaran adat yang dilakukan oleh masyarakat adat

Ketigabelas Semua pihak diminta untuk melaksanakan dan menta’ati Warkah Maklumat ini

Keempatbelas Keputusan Warkah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dikemudian hari jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

“Dan yang paling penting sekali ada di poin Kesepuluh dan kesebelas, yakni Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai, membentuk tim tersendiri dengan melibatkan Ormas dan OKP untuk mengawasi proses dan praktik gelanggang permainan dan tempat hiburan, salon, warnet dan panti pijat, dan dalam hal ditemukan pelanggaran atas izin, pelanggaran norma agama, norma susila dan norma adat, maka Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai bersama Ormas dan OKP akan menutup paksa terhadap tempat permainan dan hiburan tersebut,”jelasnya

“Kandungan dalam warkah petuah amanah ini, jika didapati adanya penyalahgunaan izin tempat usaha gelper, tempat hiburan malam, panti pijat dan salon oleh pengusaha. Berdasarkan hal tersebut kita akan mengajukan gugatan ke pihak yang berwenang untuk membekukan dan atau mencabut izin usaha seluruhnya,” Tegas Koordinator Gerakan Anti Maksiat Kota Dumai, Tengku

“Maka kami mengharapkan seluruh lapisan masyarakat Kota Dumai bersama mengawal warkah yang di keluarkan Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai,”tutupnya.

Editor : Syarifah