SelayangNews.com, Dumai – Tengku Sayyed Hasrian sebagai ketua Harian Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC SBSI) kota Dumai, Kamis 23 Januari 2020 di Dumai, mengatakan sangat berterimakasih yang setulusnya, sangat salut dan apresiasi yang besar kepada wakil rakyat di komisi I, mengaku mendukung semangat DPRD Dumai membela dan kepedulian terhadap hak buruh. dan memiliki semangat yang besar dan terobosan dalam menjalankan tugas.

Terobosan yang dimaksud Tengku adalah, ketua komisi I Kota Dumai yaitu Hj ibu Haslinar Zulkifli As beserta rombongan bukan hanya bicara tentang jaminan sosial tenaga kerja di Dirjen pembinaan hubungan industrial Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI, di Jakarta, namun juga tentang pengadilan hubungan iIndustrial yang mana kota Dumai memang dari dulu membutuhkan pengadilan hubungan industrial khusus permasalahan perburuhan.

“Sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan iIndustrial di dalam bab I, pasal 1 berbunyi, perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama,”jelas Tengku

“Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang berada Pekanbaru dinilai sangat memberatkan para pekerja di Kota Dumai apalagi yang sudah terkena PHK.”Sejatinya Kita butuh biaya transportasi, tempat tinggal makan selama proses persidangan dan rasa pesimis jarang dimenangkan oleh pengadilan. Hal ini karena kita tak bisa hadir saat persidangan atau karena ketiadaan biaya atas proses ini,” kata Tengku

Sayangnya PHI justru berada di Pekanbaru,”Terus terang kita sepakat dan setuju PHI di tempatkan di Dumai.

“Itu langkah yang pas. Karena pengalaman kami selama ini, sekitar 85 persen perselisihan buruh PHI di Pekanbaru berasal dari Kota Dumai. Nah untuk itu,  pertanyaannya kapan itu terwujud. Tentu kami berharap secepatnya,”kata Tengku

“Saya sangat salut dan apresiasi kepada komisi I, sangat peduli dengan dunia perburuhan seperti kasus-kasus antara pekerja dan perusahaan, semoga semakin  sukses selalu dalam menjalankan tugas dan kami berharap kepada instansi terkait yaitu Disnaker mohon kerjasamanya demi mewujudkan kenyamanan dan kesejahteraan bagi kaum buruh,” ujar Tengku

Editor : Syarifah