SelayangNews.com, Dumai – Sesuai dengan tag line HNSI, yakni ‘Nelayan Sejahtera, Negara Kuat’. Peranan organisasi nelayan dalam wadah himpunan nelayan seluruh indonesia (HNSI) cabang Dumai terhadap peningkatan kesejahteraan dan keberpihakannya terhadap nelayan di Kota Dumai berperan aktif dalam menghimpun aspirasi nelayan setempat.

HNSI yang sedianya menjadi jembatan berlabunya segala kepentingan nelayan untuk diperjuangkan ini merupakan tugas pokok utama DPC Kabupaten Kota yang sudah terbentuk untuk segera melakukan sosialisasi dan membentuk rukun-rukun nelayan ditingkat Kelurahan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam AD/ART HNSI.

Dan jika eksistensi HNSI semata-mata dinilai dari ketentuan Anggaran Dasarnya (AD) maka jelas organisasi ini memiliki kepedulian yang relatif tinggi terhadap kepentingan-kepentingan nelayan. Tetapi tidak cukup dengan itu, karena untuk mengatualisasikan dan mengartikulasikan peran dan cita-cita luhurnya, serta dalam rangka mencapai tujuan tersebut, HNSI butuh sentuhan kearifan pemerintah.

Terutama Kementrian Kelautan & Perikanan (KKP) sebagai institusi yang melakoni bidang kelautan dan perikanan dapat membina kerja sama dan kemitraan yang lebih baik dengan HNSI sebagai wadah terhimpunnya seluruh stake kholders di sector tersebut, serta melibatkan organisasi nelayan ini dalam setiap program kerja pemerintah, sehingga upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir-nelayan berbasis sumberdaya perikanan sebagaimana yang diamanatkan dalam (Pasal 5 AD (HNSI)), dan amanat cita-cita-tujuan pembangunan nasional dapat tercapai.

“Hadirnya Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) ini bukan hanya seremonial semata, melainkan menjadi wadah penyampaian aspirasi bagi para nelayan, tidak sungkan turun ditengah masyarakat. Hal tersebut berguna untuk memberikan sosialisasi maupun edukasi serta pendampingan hukum bagi masyarakat apabila terjadi sesuatu dan lain hal. Sehingga para nelayan merasa terlindungi berkat hadirnya Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) ini kepada para nelayan di Kota Dumai“ ,” ujar ketua HNSI Kota Dumai, ibu Nita Ariani S.kep. Ns. M.Kep. Sabtu. (24/21).

Foto : Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Sejahtera Indonesia (DPC HNSI) Kota Dumai. Riau. Ibu Nita Ariani S.kep. Ns. M.Kep

Nelayan tidak berdaya menghadapi industri yang merusak laut maupun menghadapi kekuatan luar, global, kapital dan negara.

Dari aspek hukum lemah karena tidak ada perlindungan terhadap hak-hak komunal pesisir atau nelayan (hukum adat dan kearifan local dalam konsep pengelolaan SD pesisir dan lautan). Bagaimana posisi tawar nelayan tidak menjadi lemah, kalau produk hukum yang dilahirkan pun mereka (nelayan) tidak mendapatkan legitimasi.

Fenomena dan fakta tersebut di atas tentu bisa dipahami karena berkaitan erat dengan strategi dan kebijakan pemerintah masa lalu yang menganaktirikan sumberdaya pesisir dan lautan. Diperparah dengan konfigurasi kebijakan ekonomi bahwa sumberdaya perikanan laut adalah milik bersama (common property), sentralistik dan mengabaikan pluralisme hukum masyarakat. Kebijakan wilayah pesisir dan lautan yang didasarkan pada doktrin “common property” telah menyebabkan wilayah laut nasional menjadi arena pertarungan di bawah kekuasaan “hukum samudra,” siapa yang kuat akan keluar sebagai pemenangnya. Konsekuwensi logisnya, selain gagal memberikan perlindungan hukum bagi pelaku-pelaku utama dan sumberdaya alam, juga kerugian yang timbulkannya cukup besar baik secara ekonomi sumberdaya (overeksploitasi), ekologis (kerusakan ekosistim sumberdaya alam pesisir dan laut (perikanan)), maupun kemiskinan structural yang diderita oleh masyarakat pesisir-nelayan kita.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Perikanan No. 9 Tahun 1985. Tidak ada satu pasal pun di dalam produk hukum ini yang membela kepentingan atau memperjuangkan hak-hak ekslusif nelayan.

Eksistensi HNSI yang diharapkan dapat mengartikulasikan kepentingan nelayan, mengambil prakarsa untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah agar mengakomodir hukum adat dan memberikan hak-hak ekslusif kepada nelayan selama itu tidak pernah tercapai.

Editor : Syarifah