SelayangNews.com, Jakarta – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai, Riau melakukan konsultasi dan koordinasi ke Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI, di Jakarta, Kamis (23/01/2020).

Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Hj Haslinar Zulkifli As, S.sos. M.Si beserta anggota komisi

Foto : Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai, Riau melakukan Konsultasi dan Koordinasi ke Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI, di Jakarta, Kamis (23/01/2020).

“Sesuai dengan Undang-undang no. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial, dimana kota Dumai merupakan kawasan padat Industri sehingga sangat di butuhkan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat. Untuk itu Komisi I DPRD kota Dumai beserta anggota dan instansi terkait melakukan konsultasi dan koordinasi ke Dirjen pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja,”ucap Ketua Komisi I DPRD kota Dumai, ibu Hj Haslinar S.sos, MSi.

Foto : Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai, Riau melakukan Konsultasi dan Koordinasi ke Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI, di Jakarta, Kamis (23/01/2020).

Haslinar mengatakan pengadilan hubungan industrial yang diatur dalam UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus di bawah pengadilan negeri di ibukota provinsi. Pengadilan itu disebut khusus bukan hanya karena yang menjadi objek peradilan adalah bidang khusus atau tertentu, yaitu hubungan industrial seperti penyelesaian sengketa dan perselisihan tenaga ketenagakerjaan, tetapi juga mencakup susunan hakim majelis yang terdiri dari hakim biasa dan hakim ad hoc, dan cara-cara beracara yang khusus,” kata ibu Hj Haslinar.

Ketua Komisi I DPRD Kota Dumai Hj Haslinar Zulkifli As, S.sos. M.Si mengatakan, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) perlu dibangun di Kota Dumai. Pasalnya, korban PHK selama ini sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum. Apalagi kota Dumai merupakan kawasan industri yang memiliki banyak pekerja

‘’Tentunya, sebagai lembaga legilatif, kami ingin kota Dumai ada pengadilan menyelesaikan kasus-kasus perburuhan dan perselisihan hubungan industrial di pengadilan hubungan industrial yaitu pengadilan perselisihan antara pekerja dan perusahaan. Untuk itu, perlu dilakukan konsultasi dan koordinasi seperti ini agar Kota Dumai ada pengadilan perselisihan hubungan industrial,’’ tukas Haslinar.

Editor : Syarifah