SelayangNews.com, Jakarta – Lingkungan hidup dan pembangunan tidak dapat terlepas pisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pembangunan yang masif dan eksploitatif dalam rangka memenuhi pertumbuhan ekonomi seringkali meniadakan prinsip lingkungan hidup, sehingga fungsi ganda yang dilaksanakan merugikan masyarakat secara kolektif.

Undang-undang nomor 23 tahun 1997 mendefinisikan lingkungan hidup adalah sebagai satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan dan budaya. Sehingga jalan untuk menyeimbangkan antara pembangunan dan lingkungan hidup yaitu pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuammya untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang.

Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga.

Prinsip pembangunan berkelanjutan kemudian diamanatkan dalam Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (KRP).

Instrument kebijakan tersebut kemudian dilanjutkan dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 67 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah. UU PPLH pasal 1 (angka 10) menyebutkan bahwa kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program.

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) pada hari ini Senin, 24 September 2018 diundang untuk mengikuti Klinik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sekaligus Hearing bersama pemerintah daerah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dan penerapan KLHS dalam pembangunan daerah. PB HMI merupakan satu-satunya organisasi yang diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Menurut Dr. Fatma Djuwita, Kasubdit Pengembangan Kebijakan Lingkungan Wilayah Dan Sektor, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), KLHS merupakan salah satu instrumen pendukung untuk mengintegrasikan kepentingan lingkungan hidup dalam menyusun dokumen rencana tata ruang yang diantaranya adalah dokumen RTRW, RDTR  dan RTR sebagaimana diatur dalam Permen ATR Nomor 8 Tahun 2017 tentang pedoman pemberian persetujuan subtansi dalam rangka penetapan peraturan daerah tentang rencana tata ruang Kabupaten/Kota. Menurutnya isu pembangunan berkelanjutan merupakan hal terpenting dalam penyusunan dokumen KLHS.

Ketua Bidang LIngkungan Hidup PB HMI Abdul Rabbi Syahrir mengatakan pelaksanaan klinik KLHS oleh KLHK terhadap pemerintah daerah menjadi penting untuk bisa mengetahui urgensi dan filosofi KLHS terhadap pembangunan daerah. Menurutnya PB HMI bidang lingkungan hidup akan terus mengawal dan memberikan masukkan terhadap kajian lingkungan hidup strategis hal ini berkaitan dengan visi ketua umum PB HMI Respiratori Sadam AlJihad yaitu HMI Sustainable, HMI Sustainable atau HMI Berkelanjutan ini salah satu pilar utama adalah terkait isu pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan prinsip lingkungan hidup yang berkeadilan.

Dalam waktu dekat menurutnya PB HMI akan melaksanakan Diskusi dengan tema “Urgensi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Terhadap Pembangunan Daerah” dengan mengundang unsur kementerian terkait.