SelayangNews.com, Dumai – Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Sosial Kota Dumai mengusulkan Ranperda dan akan segera memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Disabilitas, saat ini sedang dibahas Komisi I DPRD Kota Dumai dan sudah mendekati final.

Raperda Disabilitas ini terus dikebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah pada para penyandang disabilitas. Terakhir, raperda ini kembali dibahas dengan Dinas Sosial dan Komisi I DPRD Kota Dumai, Senin (16/12) di Kantor DPRD Kota Dumai.

Foto : Dinas Sosial, Bapedda Dan DPRD Kota Dumai Komisi I Membahas Ranperda Disabilitas dan Ranperda Lansia. Di Kantor DPRD Kota Dumai. Jalan Tuanku Tambusai, Bagan Besar

Adapun Ranperda Penyandang Disabilitas tersebut adalah sebagai berikut :

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang Disabilitas

Menimbang:
A. bahwa Penyandang Disabilitas di Kota Dumai adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama  berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

B. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Penyandang Disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga hak-haknya belum terpenuhi;

C. bahwa untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksana Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi;

D. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Roghts Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun  2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun  2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2018 Nomor 1 Seri D).

Foto : Dinas Sosial, Bapedda Dan DPRD Kota Dumai Komisi I Membahas Ranperda Disabilitas dan Ranperda Lansia. Di Kantor DPRD Kota Dumai. Jalan Tuanku Tambusai, Bagan Besar.

Prinsip-prinsip yang harus digunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah :

Penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang, nondiskriminasi, partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat.

Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan orang-orang penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi,
ragam Penyandang Disabilitas, hak-hak Penyandang Disabilitas, pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas, aksesibilitas, partisipasi masyarakat
pengarusutamaan Penyandang Disabilitas, pembiayaan dan Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

Penyandang disabilitas fisik sebagaimana dimaksud meliputi, amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy akibat stroke, akibat kusta dan orang kecil.

Penyandang Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud lambat belajar disabilitas grahit dan down syndrome.

Penyandang Disabilitas mental sebagaimana dimaksud psikososial antara lain skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autis dan hiperaktif.

Penyandang Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Pasal 9

Penyandang Disabilitas ganda atau multi sebagaimana dimaksud terdiri atas rungu-wicara dan/atau netra-tuli.

Penyandang Disabilitas memiliki hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, pelindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

“Kepala dinas sosial Kota Dumai Hasan Basri, S.Kom mengatakan,”untuk itu kami mengajak, menghimbau bapak dan ibu dari lintas OPD karena penanganan penyandang disabilitas ini tidak hanya koridor dinas sosial saja, tapi juga OPD lainnya mesti berperan,“ungkapnya.

Diharapkan dukungan dan peran masyarakat memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam penyetaraan penyandang disabilitas.

“Selain pemerintah, dukungan dari masyarakat dan dunia usaha sangat diperlukan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas,”pungkasnya

Kepala Dinas Sosial Kota Dumai Hasan Basri, S.Kom mengatakan kita sudah membahas mengenai Ranperda ini dengan Komisi I DPRD Kota Dumai, selama ini usaha-usaha yang sudah dilakukan guna memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dengan pemberian alat bantu dengar, kursi roda, tongkat ketiak, yang dilaksanakan dengan bekerja sama dengan yayasan dan perusahaan melalui CSR, kedepan diharapkan dengan lahirnya perda ini Pemerintah Daerah dapat berperan lebih banyak lagi guna memberikan perlindungan dan pemberian hak-hak terhadap para penyandang disabilitas di Kota Dumai sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah,”tutupnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kota Dumai Hj, Haslinar. S.sos membenarkan adanya pembahasan Ranperda Disabilitas dan pemenuhan hak-hak lansia, beberapa Ranperda yang kita bahas, dua diantaranya, yakni, pemenuhan hak-hak disabilitas dan pemenuhan hak-hak Lansia selanjutnya untuk ditetapkan menjadi perda,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Dumai, Kamis (12/12). Dumai.

Ia mengatakan kegiatan Pembahasan RANPERDA Kota Dumai Bersama OPD terkait, DPRD Dumai dalam hal ini tentunya mendukung dan memperjuangkan secara penuh agar Ranperda tersebut terwujud menjadi PERDA. Karena menjadi Payung hukum untuk kebijakan-kebijakan yang akan dibuat nantinya. Dan memang sangat dibutuhkan.

“Pemerintah dalam hal ini OPD terkait dan DPRD mesti maksimal dalam bekerja melahirkan setiap regulasi yang penting untuk masyarakat dan DPRD Dumai tidak akan menghalangi, bila regulasi yang dibuat untuk kepentingan rakyat dan kemajuan pembangunan,”katanya.

Menurut dia, pemerintah dan DPRD Dumai bersinergi dalam mengeluarkan kebijakan. Hal ini agar lahir setiap kebijakan yang mampu memaksimalkan pelayanan publik dan membawa kemajuan pembangunan daerah.

Anggota DPRD Dumai lainnya, juga, mengatakan bahwa selama ini di Dumai  belum memiliki Perda Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Lansia sehingga harus segera dibuat.

Editor : Syarifah