SelayangNews.com, Dumai – Tunjangan Hari Rakyat atau tunjangan hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu banyak pekerja. Namun, bagaimana bila THR ternyata tidak diberikan, apalagi bagi pegawai swasta yang tidak dijamin negara pemberian THR-nya

Lalu kalau sampai tidak diberikan THR, apa yang harus dilakukan?

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai, melalui Kepala Bidang (Kabid) Penyelesaian Perselisihan Industri dan Syarat Kerja Disnakertrans Kota Dumai Muhammad Fadhly SH di ruang kerjanya menjelaskan bahwa bagi pekerja/karyawan/pegawai yang tidak diberikan THR oleh perusahaannya dipersilakan untuk melaporkan hal tersebut.

Pekerja/pegawai/karyawan perusahaan yang ingin melapor bisa mendatangi Dinas Ketenagakerjaan Kota Dumai.

“Lapor ke Disnaker, kita membuka posko,” kata Muhammad Fadhly. SH saat dihubungi SelayangNews.com, Senin (13/5/2019).

Pembukaan posko pengaduan THR keagamaan bagi karyawan tidak menerima ini bertujuan mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran dan diberikan sesuai dengan upah pekerja.

Pengusaha ataupun perusahaan sendiri dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6 tahun 2016 diwajibkan membayar THR kepada karyawan/pegawai atau buruhnya.

Pemberian THR sendiri diberikan waktu paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan sesuai Pasal 5 ayat 4. Jika tidak, maka akan mendapat sanksi.

Sanksi ini dimuat dalam Bab IV mengenai denda dan sanksi administratif. Pasal 10 ayat 1 pada bab ini menjelaskan, pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 5 ayat 4 dikenai denda 5% dari total THR Keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

“Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh,” bunyi Pasal 10 ayat 2.

Editor : Syarifah