SelayangNews.com, Jakarta Kebijakan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Pulau Jawa dan Bali tidak efektif menekan penyebaran Covid-19, bahkan daerah luar Jawa pun sudah mulai mengalami peningkatan yang drastis pasien terinfeksi Covid-19.

Sejak pelaksanaan PPKM Darurat mulai 3 – 20 Juli dilanjutkan PPKM Level 4 hingga 25 Juli 2021, pemerintah memasang target kasus harian turun menjadi paling tidak 10.000 kasus. Akan tetapi rencana ini jauh dari harapan.

PPKM Darurat telah berlaku di wilayah Jawa dan Bali. Di sisi lain beberapa pihak menyatakan PPKM Darurat akan sia-sia bila penerbangan internasional dari luar negeri menuju Indonesia masih dibuka.

“kita sudah dapat melihat bahwa kebijakan pemerintah menerapkan PPKM gagal total, buktinya hingga hari ini masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, disamping itu lonjakan pasien terkonfirmasi positif dan pasien yang meninggal akibat Covid-19 terus mengalami kenaikan dan diperburuk lagi karena penerbangan internasional masih saja dibuka,” ujar dr. Fachrurrozy Basalamah selaku Dir Bakornas LKMI PB HMI, Senin (27/07/2021).

Lanjut ia sampaikan Indonesia harus tegas dalam penanganan Covid-19. Masih dibukanya pintu masuk internasional pada masa PPKM Darurat saat ini menjadi salah satu inkonsistensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan.

“Menutup pintu perjalanan internasional merupakan hal penting dalam mencegah masuknya varian baru virus corona yang telah berkembang di Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, Katanya kesemrawutan data bantuan sosial (Bansos) mewarnai buruknya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

“Sudah satu tahun pandemi ini menyerang kita semua namun penyaluran dana bansos masih tidak efektif selama pandemi ini. Data yang semrawut membuat sasaran penerima bansos tumpang tindih. Apalagi pemerintah memiliki skema bantuan yang bermacam-macam, seperti berbentuk dana tunai dan barang (sembako),” jelasnya.

Direktur Bakornas LKMI PB HMI pun mengatakan bahwa Pemerintah mendapatkan rapor merah dalam penanganan Covid-19 ini mulai dari kurang siapnya pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19, kebijakan yang kurang tegas, target vaksinasi masih jauh dari apa yang diharapkan hingga penyaluran dana bansos yang kurang efektif

“Mungkin pemerintah sudah bingung formulasi apa lagi yang mereka harus keluarkan untuk menekan tingginya kasus Covid-19 di Indonesia. Persoalannya apapun nama kebijakan yang dikeluarkan pemerintah baik itu PSBB, karantina wilayah hingga PPKM tidak membuat kita keluar dari pandemi Covid 19 karena kebijakan-kebijakan tersebut masih memiliki banyak kekurangan,” tambah dr. Fachrurrozy Basalamah.

Dr. Fachrurrozy Basalamah memberikan masukan bahwa jika pemerintah masih tetap memperpanjang PPKM, harusnya pemerintah juga tegas dan berani untuk menutup penerbangan Internasional selama PPKM ini di terapkan, selain itu pemerintah harus membiayai para masyarakat yang kurang mampu yang terkana dampak dari pandemi ini, agar mereka masih bisa hidup dan tetap dirumah.

“Karena kurang efektifnya pembagian dana bansos membuat masyarakat kurang mampu harus tetap keluar rumah untuk dapat mencari uang agar keluarganya masih bisa bertahan ditengah kondisi ini, oleh karena itu pemerintah harus siap membantu masyarakat yang terkana dampak dari pandemi ini,” tutupnya.