SelayangNews.com, Ketapang, Kalbar –Perdebatan dalam memperjuangankan Hak Karyawan/ Buruh adalah suatu Profesi amanah Prosedur mengacu pada aturan Hukum dan Undang-undang.

PT yang Nakal harus berhadapan bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Ketapang Lusminto Dewa mengungkapkan pada Awak Media Kalbar Sabtu 3/11/18, Perusahaan PT. Bumi Persada Sentosa (BPS) yang bergerak di Bidang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpji (SPBE) beralamat di Desa Sei. Awan Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, di pimpin Manejer H.Yusman, dengan jumlah karyawan 29 orang dan yang mengadu kepada SBSI sebanyak 8 orang.

“Ikwalnya Perusahaan di bidang Gas PT. Bumi Persada Sentosa telah mengkhianati sekaligus menzalimi Hak-Hak Kaum buruh, H.Yusman membayar Gaji Buruh di bawah UMR (Upah Munimum Regional), upah dan Kondisi Kerja yang tidak Layak bagi Buruh Elpiji dirampas Hak Fundamentalnya dan teraniaya serta terzolimi, Hak Upah Karyawan terampas bulan pertama PT.Bumi Persada Sentosa yang bergerak di SPBE membayar Upah hanya sebesar Rp.1.200.000 dan lanjut membayar Upah karyawan PT.BPS di tahun 2018sebesar Rp.2.000.000, sedangkan berdasarkan SK Gubernur No.706/Disnakertrans/2017. Upah minimun karyawan Rp. 2.400.000.”jelas Lusminto Dewa

“H.Yusman sebagai Manejer PT.BPS telah kita surat somasi dan apabila dia tidak mengindahkan Hak buruh sebanyak 8 orang maka kami dari SBSI terpaksa melaporkan PT.BPS ke Polisi dengan Resmi, karena jelas ini adalah suatu tindakan Kejahatan hak buruh di gaji di bawah upah minimun dan merampas hak karyawan atau buruh.

H. Yusman tau aturan akan tetapi dia seolah-olah tidak tau dengan aturan dan UU, apakah dia seorang manejer PT. BPS ataukah dia seorang Samseng/Preman bayaran yang dipasang PT. BPS yang bergerak di Bidang SPBE, ’’ tutur Ketua DPC SBSI Lusminto Dewa

Organisasi buruh yang berhak dan berkewajiban melakukan pembelaan dalam Perselisihan Hubungan Industrial atau tindakan pengusaha yang dapat merugikan pihak pekerja.

Kami melihat negara dan Daerah melakukan pembiaran bertentangan dengan hukum ini merupakan bentuk pengingkaran dan Pengkhianatan terhadap hak-hak pekerja yang secara khusus tercantum dalam Konstitusi UU yaitu Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar RI; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000; Undang-Undang Hak Asasi Manusia,

kami mengajak seluruh elemen serikat pekerja/buruh, lembaga pemerhati kedilan dan penegakan hukum untuk memberikan solidaritas dan perhatian melalui berbagai dukungan dalam bentuk apapun guna mengawasi kinerja aparatur negara demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang tegas, bersih, dan jujur, demi tegaknya keadilan perjuangkan hak buruh di Ketapang Kalbar,” timpalnya Lusminto Dewa.

Sumber : SBSI