SelayangNews.com, Dumai – Karena manajemen perusahaan mengutus perwakilannya yang tidak dapat memberi keputusan, membuat agenda mediasi yang dilaporkan oleh pekerja PT. CMKI ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai, ditunda pelaksanaannya Senin (24/06) lusa.

” Kemarin (Kamis-red) kita lakukan mediasi pertama. Namun pihak yang kita panggil, seperti PT. PLN Dumai, PT. CMKI hanya dihadiri wakilnya. Sementara pekerja yang membuat laporan, hadir (datang). Wakil dari perusahaan tersebut mengaku hanya datang untuk mendengar dan tak bisa memberi kebijakan, maka dari itu mediasi kita agendakan lagi pada minggu depan ”kata Muhammad Fadhly, SH, mediator Disnakertrans Kota Dumai, Jumat (21/06).

Dia menjelaskan, mediasi yang dilaksanakan itu terkait laporan pekerja yang menyatakan bahwa PT. CMKI selaku sub kontraktor yang mendapat pekerjaan di PT. PLN Cabang Dumai, hanya membayar Tunjangan Hari Raya (THR) setengah dari upah perbulan yang diterima pekerja. Pekerja mengaku, sudah bekerja diperusahaan tersebut selama lima tahun.

“Kalau memang demikian, sepantasnya mereka diberi hak sesuai aturan. Pengusaha bisa lihatlah di Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, pasal 3. Sangat jelas diatur”ujarnya.

Dengan rasa kecewa, Mediator yang sangat tegas ini menyampaikan perwakilan perusahaan yag hadir agar dipertemuan berikutnya dapat menghadirkan pimpinan yang bisa membuat keputusan. Hal itu dimaksudkan, agar masalah dapat secepatnya selesai dan tuntutan pekerja dapat dicarikan jalan keluarnya.

Sementara itu, Mulyani, SH, Kasi Perselisihan Disnakertrans Kota Dumai, mengatakan mediasi pertama tidak terlaksana karena wakil dari perusahaan tidak dapat menunjukkan surat kuasa untuk mengikuti mediasi dan bisa diberi kewenangan membuat kebijakan.

“Sedangkan wakil PT. CMKI ada membawa surat dari pimpinannya yang meminta kepada Disnakertrans bisa mengagendakan pada hari berikutnya. Pimpinan mereka sedang berada luar kota”ucapnya.

Ditempat yang sama, perwakilan PT. CMKI yang enggan disebutkan namanya menjelaskan pembayaran THR oleh perusahaan disesuaikan dengan kontrak kerja perusahaannya dengan PT. PLN Dumai.

Dia mengakui, kontrak kerja awal dengan PT. PLN berlangsung lima tahun. Menjelang habis masa kontrak, tepatnya akhir Desember 2018, PT. PLN melakukan addendum. Sehingga kontrak kerja diperpanjang enam bulan, terhitung Januari hingga Juni 2019. “Makanya tagihan pembayaran THR ke PLN disesuaikan perpanjangan kontrak”ujarnya.

Sumber : Diskominfo
Editor    : Syarifah